Di serambi Ndalem Pondok Pesantren Manba’ul ‘Adhim, Bagbogo, Tanjunganom, Nganjuk, siang itu suasana terasa teduh meski udara di luar cukup terik. Rombongan tamu yang sowan duduk bersila, menunggu giliran sowan. Di antara mereka, seorang lelaki mengangkat kegelisahan yang barangkali juga dipendam banyak orang: apakah untuk mengikuti thariqah harus menjadi bagian dari Nahdlatul Ulama (NU)?
Kiai Ali Barqul Abid tidak langsung menjawab. Ia mendengarkan dengan saksama, membiarkan penanya menuntaskan kalimatnya tanpa disela. Tradisi mendengar ini, sebagaimana lazim di pesantren, bukan sekadar etika, melainkan bagian dari cara memahami persoalan secara utuh—tidak tergesa memberi putusan sebelum menangkap kegelisahan yang melatarinya.
Pertanyaan itu terasa relevan, terutama bagi mereka yang datang dari latar belakang berbeda. Seperti penanya—atau juga banyak lainnya—yang sejak kecil dibesarkan dalam lingkungan Muhammadiyah, lalu dalam perjalanan hidupnya bersinggungan dengan tradisi NU, bahkan sampai ikut sowan kepada seorang mursyid thariqah.
Dengan suara tenang, Kiai Ali mulai menjelaskan. Ia menyebut bahwa hampir semua thariqah yang berkembang di Indonesia memang berada dalam naungan Jam’iyyah Ahlith Thariqah Al-Mu’tabarah An-Nahdliyyah (Jatman), sebuah badan otonom di bawah NU. Termasuk di dalamnya Thariqah Qodiriyah wa Naqsyabandiyah yang beliau bimbing.
Namun, ia segera menggeser fokus pembicaraan dari soal “wadah” ke “hakikat”. Jauh sebelum NU dan Muhammadiyah lahir, bahkan sebelum munculnya berbagai faksi dan kelompok dalam tubuh umat, jalan thariqah telah lebih dahulu ada. Akar spiritualnya bersumber sejak zaman Kanjeng Nabi Muhammad dan para sahabat—berupa laku dzikir, penyucian jiwa, dan kedekatan batin kepada Allah. Dalam pengertian ini, thariqah bukan produk organisasi, melainkan warisan ruhani yang melintasi zaman.
Bagi Kiai Ali, esensi thariqah bukan pada identitas organisasi, melainkan pada tujuan dasarnya: tazkiyatun nafs wa tathhirul qalb—penyucian jiwa dan pembersihan hati. Jalan ini, tegasnya, bersumber dari ajaran yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad—sebuah jalan spiritual yang pada hakikatnya terbuka bagi seluruh umat.
“Jadi bukan soal NU atau Muhammadiyah,” kira-kira demikian inti penjelasannya, “tetapi soal personal.” Thariqah, dalam pandangannya, adalah jalan batin yang ditempuh individu. Ia bukan partai politik, bukan pula organisasi kemasyarakatan dalam pengertian administratif. Ia adalah laku, disiplin ruhani, dan proses pembinaan diri.
Memang, dalam kenyataan sosial di Indonesia, thariqah kerap diidentikkan dengan NU. Itu tidak lepas dari sejarah dan struktur kelembagaan—di mana Jatman menjadi payung bagi thariqah-thariqah mu’tabarah. Tetapi identifikasi itu, menurut Kiai Ali, tidak boleh disalahpahami sebagai batas eksklusif.
Siapa saja, lanjutnya, boleh mengikuti thariqah. Tidak ada larangan berbasis afiliasi organisasi. Yang menjadi ukuran adalah kesiapan menjalani laku: kesungguhan dalam dzikir, ketekunan dalam riyadhoh, dan kepatuhan kepada bimbingan mursyid.
Dalam konteks itulah muncul satu pernyataan yang menarik untuk direnungkan: menganggap setiap pengamal thariqah pasti NU bisa benar, tetapi juga bisa tidak; sebaliknya, menjadi bagian dari NU belum tentu menjadikan seseorang pengamal thariqah. Semua kembali pada konteks, kebutuhan batin, dan pilihan jalan masing-masing.
Lebih jauh, Kiai Ali mengingatkan bahwa jalan thariqah, sejak awal, ditujukan untuk seluruh umat Nabi Muhammad tanpa kecuali—tanpa pilih-pilih latar belakang, tanpa sekat identitas. Ia adalah jalan yang mengajak manusia kembali kepada pusat dirinya: hati yang bersih dan jiwa yang terarah kepada Tuhan.
Di titik itu, sekat-sekat organisasi menjadi kurang relevan. Yang tersisa adalah pertanyaan yang lebih mendasar: sejauh mana seseorang bersedia berjalan.
***
Posting Komentar untuk "Jalan Tanpa Sekat: Thariqah, Sebelum NU-Muhammadiyah dan Pencarian Personal"